Tak Daftarkan Data Nasabah, Ditjen Pajak Ancam Denda Rp1 Miliar

JAKARTA - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan segera bisa mengintip data rekening nasabah. Hal tersebut seiring pemberlakuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 04/PJ/2018 tentang cara pendaftaran bagi lembaga keuangan dan penyampaian laporan berisi informasi keuangan secara otomatis.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, sebelum aturan tersebut berlaku, dirinya meminta kepada seluruh lembaga jasa keuangan untuk melaporkan data nasabah yang dimilikinya. Karena jika aturan tersebut berlaku tetapi data nasabah belum juga dilaporkan maka pihaknya telah menyiapkan sanksi kepada lembaga keuangan tersebut.

BERITA TERKAIT +

 Baca juga: >Bisa Akses Data Bank, Ditjen Pajak Pastikan Keamanan Nasabah

Tak tanggung-tanggung denda Rp1 miliar akan dikenakan kepada setiap lembaga keuangan tak menyetorkan data nasabahnya kepada Ditjen Pajak. Adapun pengenaan sanksi tersebut akan mulai berlaku pada akhir bulan April 2018.

Keputusan sanksi tersebut diberikan dan sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018. Selain itu ada juga Peraturanenteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 beserta perubahannya.

 Baca juga: >Data Nasabah Perbankan Bisa Diintip, Ditjen Pajak: Tidak Perlu Khawatir

"Konsekuensinya apa, ini kan administratif didalam Undang-Undang tidak ada sanksi, sanski berlakukan kalau menyerahkan data rekening per April 2018 disitu ada ketentuan aanakinya bisa pidana 1 tahun dan denda Rp1 miliar" ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Oleh karenanya lanjut Hestu, dirinya menghimbau kepada seluruh lembaga keuangan untuk mendaftarkan data nasabahnya. Pihaknya juga memberikan waktu hingga akhir Februari kepada pihak lembaga keuangan untuk melaporkan data pribadinya kepada Ditjen Pajak.

"Ini harus kita sosialisasikan agar mereka sebelum akhir Februari sudah mendaftar. Jadi semua kita undang kita akan sosialisasikan terus sehingga tidak ada yang terlewat dan mendaftar dulu sebelum akhir Februari. Kalau lewat Februari didaftar secara jabatan, daftar sambil laporan juga oke saja," jelasnya.

 Baca juga:

Keterbukaan Informasi Pajak Disahkan, Begini Janji Menkeu Sri Mulyani

Adapun dalam formulir pendaftaran , lembaga keuangan harus mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan usaha yang dilakukan. Sementara khusus bagi lembaga keuangan pelapor harus juga menyampaikan identitas dan detik kontak dari petugas pelaksana sebagai petugas lembaga keuangan yang akan bertanggungjawab terhadap pemenuhan kewajiban pelaporan informasi keuangan secara berkala untuk.

Laporan yang berisi informasi keuangan disampaikan dalam format dokumen elektronik dan dilakukan pengamanan atau enkripsi dengan aplikasi khusus yang dis2ediakan oleh Ditjen Pajak. Nantinya laporan disampaikan paling lambat akhir April tahun kalender berikutnya atau pada 1 Agustus tahun kalender berikutnya khusus untuk laporan oleh lembaga jasa keuangan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional.

"Kalau pendaftaran ini kan lembaganya, kalau bicara berapa ribu enggak ada masalah dan ini sistemnya e-form kalau sudah siap baru di submit jadi bentuknya e formulir di download diisi dengan lengkap baru mereka upload ini baru pendaftaran," ucapnya.

(rzy)

Sumber

Tak Daftarkan Data Nasabah, Ditjen Pajak Ancam Denda Rp1 Miliar