Menjaga Nalar Demi Berdiri Di Atas Kebenaran

Oleh: Yusuf Maulana*

“Tak usah putar belit lagi, segala rahasia Saudara sudah di tangan kami!” gertak Gondo kepada Hamka. 

Lelaki berperawakan tinggi besar dan bermuka bengis itu begitu percaya diri mampu menundukkan sosok di hadapannya.

“Saudara mengadakan rapat gelap di Tangerang tanggal 11 Oktober. Saudara menerima surat dari Tengku Abdur Rahman dan menerima uang 4 juta. Saudara hendak mengadakan kup atas kekuasaan pemerintah yang sah. Saudara ikut dalam komplotan hendak membunuh Bung Karno. Rekan Saudara, Dalari Umar menyimpan 4 peti granat untuk dilemparkan kepada Bung Karno,” sangka Gondo.

“Tidak ada gunanya lagi membela diri berputar belit, semua rahasia sudah ada di tangan polisi. Pengkhianat-pengkhianat negara akan digayang!”

Terhadap tuduhan bertubi-tubi yang “mengerikan” itu, Hamka terkejut bukan kepalang. Tak disangka ia dicap sebegitu rupa buruknya: sebagai pengkhianat negara! Bagaimana ia bereaksi? Dalam tuturan kepada putranya, Rusjdi, di buku Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka (1981), Hamka menolak keras bahkan hendak melawan. 

“Ketika dia mengucapkan ‘pengkhianat’ itu nyarislah saya silap. Satu penghinaan yang paling besar, padahal masih dalam pemeriksaan,” ujar Hamka. “Hampir saya berdiri hendak membantah dengan keras, sebab saya sudah mulai marah dan lupa bahwa saya berhadapan dengan polisi.

Syukur saya ingat kembali dan cepat sadar bahwa melawan pada saat itu berarti mati. Padahal cara yang demikian barangkali sudah diatur, agar saya melawan dan mudah saja menyiarkan di surat-surat kabar: ‘Hamka tertembak mati ketika melawan polisi dalam pemeriksaan karena pengkhianatan’.” 

Firasat Hamka benar. Dan putusannya untuk menolak tuduhan sang pemeriksa adalah bersumpah. Sumpah Hamka sejatinya juga tidak berguna karena di mata alat penguasa kala itu, tak peduli soal kebenaran atau akurasinya fakta. Yang penting adalah membuikan sesegera mungkin Hamka, salah satu musuh penguasa, hanya karena perbedaan ideologi dan pandangan politik.

Sebagai politisi Masyumi, Hamka diradar karena dianggap pengancam stabilitas negara. Padahal, Masyumi sendiri kala Hamka ditangkap hampir bersamaan dengan rekannya Ghazali Sjahlan dan Jusuf Wibisono, sudah bubar atas perintah Presiden Sukarno. Tapi, dendam dan kebencian para penjilat Presiden tak sampai di situ.

Kendati dicap “pengkhianat” oleh penguasa, senyatanya aktivitas dakwah Hamka di Masjid Al Azhar dan beberapa media islami banyak menyerukan soal persatuan muslimin. Ambil sebagai contoh: sekira setahun sebelum penangkapan, Hamka menulis di Gema Islam, esai bernas lagi menantang pikiran umat agar tiap Muslim tidak alergi dengan perbedaan.

Masalah khilafiyah, tulis Hamka, bukan untuk dijauhi, malah mestilah didiskusikan dalam rangka mencari kebenaran. Upaya ini tidak ada kaitan dengan merusak sendi-sendi persatuan. 

“Apabila akhlak, sopan-santun, harga menghargai, ukhuwwah dijaga dengan baik, maka orang akan dapat mengoreksi fahamnya sendiri, dan ruju’ (kembali) kepada kebenaran kalau dia merasa bahwa fahamnya ternyata salah,” tulis Hamka dalam Gema Islam No. 42 (15 Oktober 1963).

“Dengan bertukar fikiran yang tidak bersifat jidal dan miraak, dengan rendah hati dan insaf bahwa kita adalah manusia, tidak akan sunyi dari khilaf dan tersalah, dan memandang pula bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh, tetapi kawan dalam satu tujuan, yaitu ‘thalabul haqq’, mencari kebenaran, maka khilafiyah itu akan dengan sendirinya mempertinggi kecerdasan kita dan menambah majunya cara kita memikirkan agama.”

Potensi perbedaan di ranah fiqih pada kurun itu memang rentang diboncengi dengan isu politik. Hamka sadar ancaman ini. Sembari menyerukan soal persatuan, ia mengajak umat untuk memikirkan solusi ketika menghadapi perbedaan.

Bagi yang memahami garis berpikir Hamka, akan tahu bahwa putra ulama kenamaan Haji Rasul dari Minang ini ingin umat Islam di tanah air mampu menyelesaikan persoalan tanpa dengan adu otot. Yang dikehendaki adalah adu argumen sembari menjaga adab. Tidak lebih dari itu. 

Maka, mengherankan bila kemudian dakwah atau seruan Hamka seperti itu dikontradiksikan dengan tuduhan aparat seputar misi dan niat jahatnya kepada penguasa. Sebegitu busukkah hati Hamka kepada Sukarno dan pendukungnya hingga harus ada bersitan membunuh sang proklamator? Kelak terbukti, semua tuduhan itu hanya akal-akalan para penjilat Sukarno, terutama dari kalangan komunis.

Fitnah bertubi-tubi bahwa Hamka pengkhianat negara adalah paradoks yang hendak disematkan pada ulama ini yang sudah mendapat tempat di banyak kalangan. Hamka, bagaimanapun caranya, harus dicap sebagai antek kolonialis, tak peduli kenyataan sebenarnya. Yang harus diadakan adalah bagaimana menampilkan wajah hipokrit seakan itulah Hamka yang kajian-kajiannya kala itu banyak digandrungi di sekitar Ibu Kota.

Dalam mengelola perbedaan, tulis Hamka dalam kelanjutan tulisannya di Gema Islam, yang termuat pada No. 43 (1 November 1963), “Kecemasan menghadapi khilafiyah dalam hal-hal seperti ini (kemasyarakatan), mungkin timbul dari ‘murakkabun naqshas’, yaitu takut menghadapi kenyataan.” 

Kiranya “takut menghadapi kenyataan” juga berlaku tidak hanya pada soal fiqih di sesama Muslimin. Frasa ini ternyata relevan dalam menilai sikap negara terhadap warganya, dan ini berlaku bagi siapa saja tanpa terkecuali. 

Berbeda, berselisih, hingga bertentangan masihlah batas wajar manakala adab-adab dijaga. Dalam timbangan majelis ilmu ataukah dalam sebuah relasi bernegara, semua ini berlaku. Kebenaran yang hendak diungkap dan ditegakkan tidak berarti menghalalkan segala tuduhan demi menyingkirkan pesaing dalam perbedaan tersebut. Manakala yang menyeruak keinginan menyingkirkan, yang ada hanya klaim atas nama kebenaran lalu dizalimilah pihak lain.

Kisah pemeriksaan Hamka di atas menjadi contoh ketika perdebatan soal ketepatan tuduhan berkhianat pada negara dipersempit sebagai makian dan monopoli kebenaran pemegang kekuasaan. Yang selain pemegang kuasa harus ikut dan menurut saja dengan tudingan sarat fitnah si penguasa.

Sikap tidak jantan yang hanya menuduh dan menyebarkan teror kepada pihak yang tidak disukai merupakan bentuk “takut menghadapi kenyataan”. Tak ingin kenyataan yang sebenarnya menjadi fakta yang diketahui jamak. Malah yang kemudian diperbuat adalah membuat kenyataan yang berkebalikan bagi pihak yang dibencinya. Sebutan “pengkhianat” ingin diabsahkan pada Hamka dan para politisi atau ulama berafiliasi Masyumi ketika itu. Seakan-akan mereka sosok antagonis yang menggerogoti Republik ini.

Senyatanya, yang menuduhlah yang kelak terungkap sebagai penjahatnya. Mereka inilah yang kemudian antipati pada seruan-seruan yang ingin menyatukan kekuatan kebenaran, dalam hal ini yang di genggaman Muslimin. Beserpihannya Muslimin, bagaimanapun juga, keuntungan bagi mereka. Kendati ada saja anasir umat yang memihak para pemfitnah itu, sayangnya. Tanpa terkecuali pada babak ketika Hamka dan kawan-kawan dipersekusi hingga dibuikan Orde Lama.

Seruan bersatu bagi Muslimin tidak disukai pihak-pihak lain berlaku pula pada hari ini. Orang yang menyerukannya dituding seperti bermuka dua yang merobek-robek persatuan nasional bahkan hingga dipertentangkan dengan kesepakatan bersama, Pancasila. Inilah yang mestinya disiapkan dalam relung batin pada juru dakwah dalam segenap aspek, tak terkecuali para politisi Muslim. 

Hari ini nasib mirip dialami Hamka tersebut berulang; sebut saja sebagaimana dialami dai kondang Abdul Somad dari Riau. Dai-dai seperti Abdul Somad yang menyerukan persatuan kelompok Islam dicap sebagai penyeru anti-Pancasila, melawan kemajemukan, dan tuduhan “seram” lainnya. Ujungnya, ia pantas dibenci dan dilarang aparat untuk berceramah. Tak peduli ketika perhelatan mengundang dai-dai itu di mancanegara; pemerintah seperti bungkam dengan adanya penegatifan sedemikian rupa.

Apakah seruan bersatu itu sama artinya ketidaksiapan kekuatan berkuasa “takut menghadapi kenyataan”? Takut karena kebaikan yang digembar-gemborkan itu tidak seperti publikasi di media corongnya? Lantas mengapa pula harus ada fitnah—sebagaimana aduan sebuah sayap partai pendukung penguasa—bahwa mereka yang di lapangan ingin menyatukan kekuatan Muslimin seakan “subversi”, sebagai gerakan melawan pemerintah, ataupun melawan Pancasila? n

Pustakawan, penulis buku "Mufakat Firasat" dan "Panggilan Bersatu"

    

 

Sumber

Buya Hamka, Abdul Somad, dan Penyeru Persatuan