Memacu Industri TPT Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan kinerja para bankir untuk lebih memacu penyaluran kredit ketimbang fokus pengumpulan dana masyarakat di tengah upaya pemerintah mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat saat ini. Pasalnya, data OJK mengungkapkan realisasi penyaluran kredit perbankan selama 2017 hanya tumbuh 8,35% menjadi Rp 4,782 triliun.

NERACA

“Jangan sampai industri perbankan asyik kumpulkan DPK (dana pihak ketiga), tetapi kasih kreditnya susah. Atau di atas kertas kreditnya bagus tetapi hanya ke debitur yang itu-itu saja, yang bisa dihitung serta tidak menyebar dan merata,” ujar Jokowi saat memberikan aparahan dalam pertemuan tahunan industri jasa keuangan di Jakarta, pekan lalu.

Presiden mengingatkan, pemberian kredit harus dilakukan secara lebih menyebar dan merata. Selain itu, dia juga mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan sehingga semakin banyak masyarakat yang mengakses perbankan.

Salah satu yang disoroti Jokowi yakni pemberian kredit ke segmen usaha mikro, kecil dan menengah. Menurutnya segmen tersebut perlu terus dipacu agar ketimpangan sosial dan ekonomi semakin berkurang. “Terutama untuk UMKM, ya memang harus keluar tenaga yang lebih untuk membimbing perusahaan yang mikro supaya naik menjadi usaha kecil, dan usaha kecil supaya naik jadi menengah. Butuh tenaga dan pikiran tapi itu yang harus kita lakukan,” ujarnya.

Presiden mengatakan, industri jasa keuangan baik perbankan, asuransi dan bursa, pada saat ini sudah dalam kondisi yang baik dan sehat. “Hanya kita tinggal memastikan bahwa tumbuhnya industri jasa keuangan itu juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi mendorong BUMN, BUMD hingga perbankan untuk mencari model pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur. Menurut dia, ada banyak skema alternatif yang dapat dipakai untuk pembangunan infrastruktur.

Presiden menyebut sejumlah contoh pembiayaan alternatif yang telah dilakukan seperti sekuritisasi aset hingga penerbitan obligasi komodo. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak selalu mengandalkan APBN. "Tidak semuanya bergantung kepada APBN," ujarnya.

Presiden juga mengharapkan agar gubernur berani memulai untuk menerbitkan obligasi daerah. Dana hasil penerbitan obligasi daerah itu dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang produktif sehingga dapat menghasilkan return (keuntungan). "Ini yang perlu kita kerjakan untuk alternatif pembiayaan infrastruktur di daerah," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan intermediasi lembaga jasa keuangan mengalami pertumbuhan sejalan kinerja perekonomian domestik. “Kredit perbankan sampai Desember 2017 tercatat sebesar Rp4.782 triliun atau tumbuh sebesar 8,35% yoy,” ujarnya.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan tercatat sebesar Rp5.289 triliun, tumbuh 9,35% yoy. “Kami memahami kinerja intermediasi 2017 sedikit di bawah rencana bisnis bank sebesar 11,86%. Ini disebabkan beberapa bank masih melakukan restrukturisasi kredit bermasalah. Kami optimis kondisi tahun 2018 akan lebih baik,” tutur Wimboh.

Wimboh menuturkan, OJK berkomitmen meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Saat ini momentum yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makroekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif.

“Kami yakin sektor jasa keuangan mampu mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada 2018 sebesar 5,4%. Terlebih ini didukung oleh solidnya indikator sektor jasa keuangan baik dari sisi pemodalan, likuiditas, serta tingkat risiko yang terkendali,” ujarnya.

Saat ini permodalan lembaga jasa keuangan terpantau kuat. Hingga Desember 2017 misalnya, CAR perbankan sebesar 23,36%. Risk based capital (RBC) industri asuransi umum dan asuransi jiwa juga berada di level tinggi, yaitu 310% dan 492%.

Kuatnya permodalan perbankan juga diikuti likuiditas yang memadai. Pada Desember 2017, rasio alat likuid per non-core deposit (AL/NCD) perbankan tercatat 90,48%, di atas threshold sebesar 50%. Excess reserve perbankan sebesar Rp 626 triliun.

Kondisi itu didukung tingkat risiko kredit yang terkendali dengan rasio NPL 2,59% gross (1,11% neto) dengan tren menurun. Rasio non-performing financing (NPF) perusahaan pembiayaan juga turun jadi 2,96%. “Berdasarkan capaian itu, OJK memperkirakan kredit dan dana pihak ketiga perbankan berpotensi tumbuh di kisaran 10%-12%.”

Di sisi lain, menurut Wimboh, OJK mempersiapkan kebijakan strategis untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas serta memperdalam pasar keuangan. Di antaranya mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih bervariasi, serta mempermudah proses penawaran umum efek bersifat utang dan sukuk bagi pemodal profesional. Selanjutnya, memperluas akses investor domestik serta keterlibatan lembaga jasa keuangan di daerah, meningkatkan penanganan perizinan dan penyelesaian transaksi, serta menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10% untuk transaksi hedging nilai tukar. “Terakhir, kami tetap fokus mengawasi industri jasa keuangan secara terintegrasi untuk perbankan, pasar modal dan industri keuangan nonbank,” ujarnya.

Dampak Pilkada

Secara terpisah, Chief Economist CIMB Niaga Adrian Panggabean menilai Pilkada 2018 tidak akan banyak berpengaruh terhadap situasi ekonomi di Indonesia. Dalam keterangannya (18/1), berdasarkan data selama 15 tahun terakhir, Adrian melihat perubahan dalam harga aset di Indonesia lebih dipengaruhi oleh perekonomian global ketimbang Pilkada dan Pilpres.

Lihat saja pada 2003-2004, situasi makro di Tanah Air disebut terbentuk oleh proses pemulihan Asia pasca krisis moneter 1998 dan pemulihan pasar saham global pasca pecahnya dotcom bubble pada 2001. Pada 2008-2009, kondisi ekonomi Indonesia lebih dipengaruhi oleh krisis global di AS dan Eropa. "Pada 2013-2014, sekali lagi, konfigurasi makro Indonesia lebih dipengaruhi jatuhnya harga-harga komoditas global," ujarnya.

Hal yang sama diperkirakan terjadi tahun ini dan tahun depan. Pada 2018-2019, Indonesia akan diuntungkan oleh semakin kuatnya perdagangan global dan harga-harga komoditas. Oleh karena itu, Adrian meyakini Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 tidak akan berpengaruh terhadap harga aset di pasar obligasi, saham, dan uang.

"Pola interaksi politik-bisnis yang telah terbentuk saat ini telah melepaskan kaitan antara bisnis dengan patronase politik. Akibatnya, dinamika ekonomi-bisnis berjalan secara independen dengan proses gesekan kepentingan kekuasaan di antara para pelaku politik," ujarnya.

Adrian juga memprediksi PDB bertumbuh 5,2% pada 2018, karena tidak banyak katalis yang bisa diharapkan tahun ini. Pertama, postur APBN. Dia memperkirakan defisit fiskal tahun ini sebesar 2,3% terhadap PDB, sehingga APBN 2018 lebih terlihat konsolidatif dan populis ketimbang ekspansif dan populis.

"Di satu sisi, realokasi anggaran ke arah pengeluaran rutin memang berpotensi memberikan daya dorong lewat naiknya belanja rutin pemerintah. Di lain sisi, beberapa asumsi APBN, misalnya harga minyak jauh lebih rendah dibanding realita pasar," ujarnya.

Akibatnya, ada risiko fiskal yang muncul. Dalam asumsi APBN 2018, harga minyak ditetapkan US$48 per barel. Tetapi, sekarang harga minyak di pasar sudah merangkak ke posisi US$60 per barel. Apalagi, menurut dia, asumsi rasio pajak pada 2018 akan tetap berada di kisaran 10,6%-11%.

Kedua, katalis moneter mungkin tidak akan banyak muncul. Dengan perkiraan kenaikan suku bunga The Fed sebanyak 2-3 kali, konfigurasi harga aset AS akan membuat jarak imbal hasil antara aset Indonesia dengan AS menjadi lebih sempit. "Ini bisa mempersulit Bank Indonesia (BI) untuk menginjeksi katalis moneter ke dalam perekonomian," ujarnya.

Di sisi lain, laju inflasi rata-rata tahunan diperkirakan berada di level 3,5% sepanjang 2018. Asalkan, tidak ada kenaikan harga untuk barang-barang yang dikendalikan pemerintah (administered prices), nilai tukar rupiah stabil, dan harga beras terjaga. bari/mohar/fba

Sumber

Presiden: Bank Jangan Hanya Kumpulkan DPK - KREDIT PERBANKAN 2017 TUMBUH 8% LEBIH
Jokowi Minta Pelaku Jasa Keuangan Tidak Wait and See