Keluar Dari Petaka Defisit Anggaran

Merdeka.com - LH, seorang pegawai di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir ditahan jaksa. LH ikut terseret dalam kasus dugaan

korupsi anggaran SPPD Fiktif di Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2008-2011.

Asisten Pidsus Kejati Riau, Sugeng Riyanta mengatakan, LH dijebloskan ke Rutan Sialang Bungkuk, Kota Pekanbaru. "Hari ini, kita melakukan penahanan terhadap tersangka LH," ujar Sugeng kepada merdeka.com, Selasa (16/1).

Sebelum ditahan, LH menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak pukul 09.30 Wib. Lalu pada pukul 14.15 Wib, ia keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan warna orange.

"Pada saat kasus ini terjadi, tersangka menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) di Bappeda Rokan Hilir," ujar Sugeng.

Dikatakan Sugeng, LH ditetapkan sebagai tersangka, setelah jaksa melakukan pengembangan penyidikan terhadap kasus mantan Kepala Bappeda Rohil, Wan Amir Firdaus dan tiga stafnya yang sudah disidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Pada persidangan itu terungkap sejumlah fakta baru yang melibatkan pelaku lainnya hingga dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. "Kita menemukan fakta baru dalam persidangan perkara ini dan dilakukan penyidikan," kata Sugeng.

Dalam perkara ini, Wan Amir sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana selama 3 tahun penjara, denda Rp200 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Sementara, tiga terdakwa lain dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta atau subsider 3 bulan kurungan.

JPU menjerat ketiga terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Keempat terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara. Pasalnya, kerugian negara Rp1,8 miliar lebih sudah dikembalikan oleh Wan Amir kepada penyidik dan telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Dugaan korupsi ini berawal ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan jumlah transaksi yang masuk dan keluar di rekening Wan Amir Firdaus sebesar Rp17 miliar lebih. Uang itu diduga berasal dari proyek fiktif di Bappeda Rohil.

Dari penyidikan diketahui uang masuk dari praktik korupsi yang ada di rekening sebesar Rp 8,7 miliar. Sementara yang masuk dari gratifikasi Rp 6,3 miliar. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1.826.313.633.

Pada persidangan sebelumnya, Wan Amir menyebutkan uang tersebut merupakan milik pribadinya. Uang itu sebagian hak honor dan tunjangan di Bappeda dan tambahan honor dari SKPD di luar Bappeda dan penerimaan penghasilan lainnya,

Beda dengan Hamka, Suhermanto dan Rayudin yang dalam keterangan menyebutkan tiap tahun terpaksa membuat SPPD fiktif dan sisa amggaran dikirim ke rekening Wan Amir Firdaus sehingga tidak ada defisit anggaran. Pengiriman itu dilakukan atas permintaan Wan Amir Firdaus selaku Pengguna Anggaran (PA).

Setiap bulan saat menjabat Kepala Bappeda Rohil, Wan Amir Firdaus hanya menerima gaji sebesar Rp 5 juta, tunjangan yang masuk tiap pertiga bulan dan beberapa kali perjalanan dinas selama satu triwulan. Jadi sangat tidak mungkin kalau uang itu berasal dari gaji dan honornya.

"Belanja output saudara banyak sekali seperti di Martin dan lain-lain. Konsumtif Anda terlalu tinggi, saya tidak tahu apakah itu termasuk untuk pengeluaran keluarga saudara," tegas hakim anggota, Khamazaro Waruwu dalam persidangan, belum lama ini.

[lia]

Sumber

Tersangka korupsi SPPD Bappeda Rokan Hilir ditahan jaksa?
Utang Pemerintah Hampir Rp 4.000 Triliun di Akhir 2017
Pasar Obligasi Global Berpotensi Kian Semarak
Setahun Pertama Donald Trump: Antara Janji dan Realisasi
Hidup Ingin Terjamin? Prioritaskan Miliki 4 Asuransi Ini
Presiden: Bank Jangan Hanya Kumpulkan DPK - KREDIT PERBANKAN 2017 TUMBUH 8% LEBIH