KARTU KREDIT: Nasabah Kartu Kredit Gugat Bank ANZ

Added: (Tue Feb 13 2018)

Pressbox (Press Release) - Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Dalam beleid itu, Ditjen Pajak meminta perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit ke pemerintah. Sebelumnya pada akhir periode pengampunan pajak atau tax amnesty tahun lalu, Ditjen Pajak memutuskan untuk menunda permintaan ke perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit. Hal ini tertuang dalam Surat Nomor S-106/PJ/2017 yang ditandatangani langsung oleh Dirjen Pajak waktu itu Ken Dwijugiasteadi.

Dalam beleid tersebut terdapat rincian jenis data dan informasi yang diminta, yaitu Data Transaksi Nasabah Kartu Kredit, yang paling sedikit memuat nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, alamat pemilik kartu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor paspor pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kartu, bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian transaksi, nilai transaksi, dan pagu kredit.

´╗┐PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA

Selain itu juga ada 23 Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit yang wajib melaporkan data-data tersebut. Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit itu meliputi Pan Indonesia Bank, Ltd Tbk, Bank ANZ Indonesia, Bank Bukopin, Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon Indonesia, Bank MNC Internasional, Bank ICBC Indonesia, Bank Maybank Indonesia. Selanjutnya juga ada Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank OCBC NISP, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia, Bank Sinarmas, Bank UOB Indonesia, Standard Chartered Bank, The Hongkong & Shanghai Banking Corp, Bank QNB Indonesia, Citibank, dan AEON Credit Services.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan hal ini konsisten dengan penerapan UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Tujuan Perbankan, yakni wajib disampaikan ke DJP hanya untuk total pembelanjaan (tagihan) paling sedikit Rp 1 milliar dalam setahun. Selain itu, wajib disampaikan ke DJP setiap tahun sesuai periode penyampaian data keuangan untuk saldo rekening per 31 Desember setiap tahunnya.

"Untuk saat ini perbankan atau penyelenggara kartu kredit tidak perlu menyampaikan data kartu kredit kepada DJP. Penyampaian data kartu kredit oleh perbankan/penyelenggara kartu kredit kepada DJP untuk pertama kalinya adalah data kartu kredit untuk tagihan selama tahun 2018 (Januari-Desember), dengan total tagihan selama setahun tersebut paling sedikit Rp 1 miliar dan disampaikan ke DJP paling lambat akhir April 2019," jelas Hestu kepada kumparan (kumparan.com), Senin (5/2). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan untuk saat ini pihaknya belum meminta perbankan atau penyelenggara kartu kredit menyampaikan data nasabahnya. Penyampaian data pertama kalinya tersebut untuk tagihan kartu kredit selama Januari-Desember 2018, yang paling lambat disampaikan pada April 2019. Adapun data nasabah yang wajib diserahkan ke DJP hanya yang total tagihan kartu kreditnya minimal Rp 1 miliar dalam setahun.

Sumber

Ditjen Pajak Minta Bank Serahkan Data Kartu Kredit Nasabah di 2019
BCA Siap Ikut Aturan terkait Aturan Transaksi Kartu Kredit
Bank DBS Selesaikan Proses Ambil Alih ANZ Indonesia
DBS Tuntaskan Akuisisi Bisnis Retail & Wealth Management ANZ di Indonesia
DBS tuntaskan pengambilalihan bisnis wealth management ANZ di Indonesia