Intip Saldo Rekening Rp 1 M, Keamanan Sistem Ditjen Pajak Diklaim Berstandar Internasional

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menjamin keamanan data nasabah di lembaga jasa keuangan karena sistem yang digunakan sesuai dengan standar internasional. Hal ini menyusul kewajiban pelaporan saldo rekening nasabah domestik Rp 1 miliar paling lambat akhir April 2018.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, Ditjen Pajak mengikuti standar Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes dalam hal akses keterbukaan informasi keuangan.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2017 tentang perubahan atas aturan sebelumnya PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Dari awal kami sampaikan, kami mengikuti standar Global Forum. Misalnya file di enkripsi (dilengkapi dengan pengaman)," kata Hestu Yoga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Lembaga jasa keuangan, seperti asuransi, perbankan, dan pasar modal dalam pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEoI), diakuinya, akan menggunakan Sispena. Informasi keuangan akan lebih dulu dilaporkan lembaga jasa keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lalu selanjutnya baru ke Ditjen Pajak.

"Itu (sistem) sudah teruji bahwa itu benar-benar aman dan tidak sampai bermasalah dengan keamanan. Kami bekerja terus supaya data itu aman secara IT. Istilahnya data ditempatkan di tempat yang tahan peluru," tegasnya.

Sumber

Intip Saldo Rekening Rp 1 M, Keamanan Sistem Ditjen Pajak Diklaim Berstandar Internasional