Ini Dampaknya Jika Menteri Merangkap Ketum Partai

Jakarta - Kursi Menteri Perindustrian jadi salah satu yang dikabarkan bakal diisi oleh orang baru alias akan di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini menyusul Menteri Perindustrian saat ini, Airlangga Hartarto yang kini tengah menjabat Ketua Umum partai Golkar.

Posisi Menteri Perindustrian sendiri dianggap esensial sehingga butuh diisi oleh orang yang fokus alias tak terpecah dua pikirannya. Pengamat ekonomi atau Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, kemampuan Airlangga memimpin Kementerian Perindustrian saat ini sudah cukup baik, namun dia ragu Airlangga bisa fokus dalam menjalankan tugasnya di tengah intensitas ketua umum parpol jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Masalah reshuffle atau tidak memang tergantung Presiden, apakah pembantunya bisa fulltime membantu beliau. Sebenarnya kalau soal kualifikasi, sudah the right man on the right track. Pak Airlangga cukup paham mengenai isu-isu industri. Persoalannya pak Airlangga sebagai Ketum partai besar apakah manajemen waktunya bisa optimal? Padahal tantangan ekonomi kita sangat besar," kata Enny saat dihubungi

detikFinance, Jumat (12/1/2018).

"Apa lagi di tengah perlambatan ekonomi kita, salah satu sektor yang kita butuhkan untuk bisa akselerasi capai target pertumbuhan ekonomi 5,4% itu adalah sektor industri. Artinya industri ini butuh orang-orang yang tidak hanya sekedar paham, tapi punya waktu yang cukup untuk mengurus sektor ini," tambahnya.

Industri Indonesia sendiri saat ini tengah menuju proses pemulihan setelah sempat mati pasca krisis 1998. Padahal, industri menjadi salah satu jantung pertumbuhan ekonomi yang diandalkan agar tak melulu bergantung pada ekspor komoditas.

Baca juga: >Menperin Dikabarkan Kena Reshuffle, Ini PR Tersisa hingga 2019

"Menperin ini yang pasti harus paham betul kompetensi kita di mana. Perlu policy industri yang tepat. Kompetensi yang ketat di tengah keterbatasan kita saat ini, tidak bisa lagi hanya sekedar coba-coba lagi untuk membangun industri. Karena industri juga butuh eksekusi segera," pungkasnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh pengamat ekonomi lainnya, Bima Yudhistira. Posisi Airlangga perlu diganti, terlebih performa ekonomi Indonesia yang notabene juga menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian saat ini tak cukup cemerlang.

"Memang elektabilitas Presiden sebenarnya masih cukup bagus, tapi elektibilitas di bidang ekonominya cukup anjlok. Orang resah dengan kebutuhan pokok, penyerapan tenaga kerja, isu pengangguran. Jadi ada baiknya bagi yang sibuk dalam politik, memang harus diganti atau diadakan reshuffle sehingga kabinetnya tidak terpengaruh oleh isu-isu politik," ungkapnya.

Baca juga: >Soal Reshuffle, Siapa yang Pas Gantikan Airlangga Jadi Menperin?

(eds/ang)

Sumber

Ini Dampaknya Jika Menteri Merangkap Ketum Partai
Idrus Marham Rangkap Jabatan, Istana Sebut Asal Bukan Ketum Parpol
Fadli Zon: Presiden Jokowi Tidak Konsisten
Alasan Jokowi Pertahankan Airlangga di Kabinet Kerja
Menteri Rangkap Jabatan, Wakil Ketua DPR: Tidak Ada UU Mengatur
Jokowi Bolehkan Airlangga Rangkap Jabatan, Idrus Marham Jadi Mensos
Disebut JK tak bisa rangkap jabatan, ini reaksi Idrus Marham
Wiranto Kunci Selamatkan Hanura
Menteri Rangkap Jabatan, Fadli Zon: Presiden Jilat Ludah Sendiri
Mendagri: Tak Perlu Persoalkan Rangkap Jabatan Menteri