DJP Mulai Intip Transaksi Kartu Kredit Di 2019

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mulai mengimplementasikan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang pelaporan transaksi kartu kredit perbankan atau lembaga keuangan lainnya mulai 2019. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan untuk saat ini perbankan masih belum diharuskan untuk melaporkan data transaksi kartu kredit.  

Baca juga

"Untuk saat ini perbankan atau penyelenggara kartu kredit tidak perlu menyampaikan data kartu kredit ke DJP," kata Hestu pada Medcom.id, Senin, 5 Februari 2018.

Hestu menjelaskan penyampaian data kartu kredit oleh perbankan atau penyelenggara kartu kredit kepada DJP untuk pertama kalinya adalah data kartu kredit untuk transaksi dari Januari hingga Desember tahun ini. "Disampaikan ke DJP paling lambat akhir April 2019," ujar Hestu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan kembali payung hukum yang mengatur kewenangan Ditjen Pajak (DJP) untuk mengintip data transaksi dalam kartu kredit. Payung hukum tersebut berbentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 16/PMK.03/2013 dan perubahannya, kewajiban penyampaian data kartu kredit oleh perbankan atau penyelenggara kartu kredit kepada DJP. Beleid PMK tersebut mewajibkan perbankan atau lembaga keuangan yang menerbitkan kartu kredit untuk melaporkan setiap data transaksinya kepada DJP.

Terdapat 23 bank atau lembaga keuangan yang wajib lapor, di antaranya yakni Pan Indonesia Bank Ltd Tbk, Bank ANZ Indonesia, Bank Bukopin, Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon Indonesia, Bank MNC Internasional, Bank ICBC Indonesia, serta Bank Maybank Indonesia. Kemudian ada juga Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank OCBC NISP, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia, Bank Sinarmas, Bank UOB Indonesia, Standard Chartered Bank, The Hongkong & Shanghai Banking Corp, Bank QNB Indonesia, Citibank, dan AEON Credit Services.

Data transaksi kartu kredit tersebut paling sedikit memuat informasi terkait nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, alamat pemilik kartu, Nomor Induk Kependudukan (NIK)/nomor paspor pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kartu, bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian transaksi, nilai transaksi, dan pagu kredit.

(SAW)

Sumber

DJP Mulai Intip Transaksi Kartu Kredit di 2019
Pajak Baru Bisa Intip Data Kartu Kredit April 2019
Soal Intip Data Kartu Kredit, Dirjen Pajak Ajak Bicara Perbanas
BCA Siap Ikut Aturan terkait Aturan Transaksi Kartu Kredit
Aturan Diteken Sri Mulyani, DJP Bisa Intip Data Kartu Kredit
HEADLINE: Ditjen Pajak Intip Kartu Kredit, Incar Siapa?
BCA Siap Ikuti Aturan Intip Data Kartu Kredit