Badan Siber, Jangan Hanya Urus Soal Hoax

Jakarta - Menjadi pejabat publik memang tidak mudah. Setiap sikap dan perilakunya akan menjadi panutan dan sorotan masyarakat luas. Sebenarnya, pejabat disorot publik itu sudah menjadi jamak. Namun demikian, yang terjadi kemudian adalah pernyataan yang dikeluarkan bisa membingungkan publik. Lebih bermasalah, jika masyarakat yang tidak tahu-menahu konteks pembicaraannya ikut-ikutan menilai. Lebih parah jika menilainya hanya berdasar informasi dari media sosial. Ada kalanya, sorotan publik hanya mengikuti kata hati yang mengeluarkan. Itulah risiko menjadi pejabat publik, sementara masyarakat tetap dibuat bingung.

Beberapa waktu lalu publik kita disibukkan dengan reaksi salah satu nggota DPR saat Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapatkan penghargaan sebagai Menteri Terbaik Dunia. Penghargaan itu diberikan dalam acara World Goverment Summit di Dubai, Uni Emirat Arab. Sebelumnya, publik Indonesia dibuat sibuk lantaran Menteri Pertanian (Mentan) mengatakan Indonesia surplus beras, tetapi Menteri Perdagangan (Mendag) memutuskan untuk mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand. Juga, pernyataan Ketua Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) bahwa ada hoax membangun. Kemudian disusul oleh "perseteruan" antara menteri Luhut Pandjaitan dan Susi Pudjiastuti soal penenggelaman kapal. Pejabat mengeluarkan pernyataan itu bisa jadi wajar, namun membuat bingung dan gaduh masyarakat hanya akan mengganggu kinerja pemerintah dan ketenangan masyarakat.

Mengapa setiap pernyataan pejabat publik layak untuk dicermati? Pertama, ia seorang pejabat publik yang menjadi public figure. Tentu saja apa yang dia perbuat akan menjadi sorotan dan dinilai publik. Kedua, pejabat publik ditempatkan masyarakat pada posisi terhormat sehingga setiap sikap dan perilakunya akan punya dampak luas dan menentukan akselerasi setiap perubahan.

Irreversible

Kita tidak akan mendiskusikan persoalan untuk digiring ke wilayah politik praktis, alih-alih mengaitkannya dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Artikel ini akan fokus pada kajian pesan komunikasi. Asumsinya adalah berbagai persoalan yang timbul di masyarakat langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pesan komunikasi.

Pesan komunikasi seperti perubahan kimia dalam pelajaran di sekolah. Saat kayu dibakar ia akan menjadi debu, dan debu tidak bisa dikembalikan menjadi kayu lagi; ini perubahan kimia. Sementara itu, ada proses perubahan es menjadi air dan sebaliknya. Es menjadi air atau sebaliknya itu disebut perubahan fisika. Perubahan fisika bisa diubah sebaliknya, bisa berkali-kali, dan diulang-ulang sementara perubahan kimia hanya bisa dilakukan satu kali saja dan tidak sebaliknya.

Proses yang bisa diulang berkali-kali sesuai keinginan itulah yang dinamakan proses reversibel, sementara proses yang hanya bisa dilakukan satu kali (seperti seorang yang membuat jus mangga dan tak bisa mengembalikan jus itu menjadi mangga lagi) dinamakan proses tak reversibel (irreversible).

Pesan komunikasi bersifat tak reversibel. Jadi ketika seseorang sudah mengungkapkannya dalam proses komunikasi, maka ia tidak bisa ditarik kembali sebagaimana semula. Contoh kasusnya antara lain, "Itu hanya sebuah gimmick (trik) saya, gaya saya ingin mengetahui kepekaan masyarakat terhadap kalimat ini. Ternyata pekanya luar biasa, saya bangga. Kalau memang sudah sedemikian jauh, saya sebagai manusia minta maaf," sebagaimana pernah dikatakan Djoko Setiadi, ketua BSSN. Contoh lain misalnya, "Maaf, pernyataan saya tadi tidak bermaksud menyinggung, tapi hanya menyampaikan fakta. Jangan diambil hati ya?"

Mungkin kita juga masih ingat bagaimana perkataan Wimar Witoelar (WM) di Twitter yang kemudian menimbulkan protes di masyarakat. Dampaknya WM menutup akun Twitter miliknya, dan contoh lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Apakah persoalan akan selesai begitu saja saat seseorang yang sudah menjadi public figure meminta maaf? Secara manusiawi memang sudah dimaafkan, tetapi apa yang dikatakan itu tentu tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat.

Prinsip ini jelas tidak berlaku seluruhnya dalam komunikasi; sekali komunikasi terucapkan tidak akan bisa pulih sebagaimana sebelumnya seperti saat belum terjadi pengiriman pesan. Bisa jadi kita mampu mengurangi dampak atas pernyataan yang sudah dikemukakan, tetapi kita tak bisa menghilangkannya sama sekali, sekalipun minta maaf. Komunikasi karenanya bersifat tak reversibel, tidak bisa mengembalikan sesuatu sebagaimana es diubah ke air dan air diubah ke es lagi dengan sama persis. Dalam komunikasi lisan misalnya, prosesnya melibatkan perasaan dan kepentingan orang lain.

Tentu beda dengan perubahan es menjadi air dan sebaliknya. Sementara itu, perasaan dan kepentingan orang itu kompleks dan multidimensi. Maka, berhati-hati dalam berkomunikasi menjadi prinsip penting agar segala sesuatunya berjalan sesuai rencana.

Prinsip komunikasi mengikuti pepatah di atas. Artinya, jika pesan sudah disampaikan tidak bisa ditarik kembali. Dengan kata lain, sekali kata diucapkan tidak bisa diulang untuk kedua kali dengan makna dan arti serta dampak yang sama. Pentingnya memahami bahwa pesan komunikasi itu irreversible sangat penting saat ini jika dikaitkan dengan kondisi politik Tanah Air. Apalagi itu diucapkan oleh seorang pejabat publik atau menyangkut famous person.

Pelajaran Penting

Apa pelajaran penting yang bisa dipetik dari kasus pernyataan seorang pejabat publik? Pertama, perlu kehati-hatian dalam mengeluarkan pernyataan bagi semua pejabat publik. Sebab, pejabat publik adalah pejabat yang paling disorot dan layak menjadi sasaran kritik. Pernyataan yang benar saja bisa diplintir, apalagi pernyataan yang belum dipahami makna sebenarnya. Benar atau salah, pernyataan pejabat publik tetap akan menjadi sorotan masyarakat. Apalagi saat ini, atmosfer politik Indonesia kian memanas.

Kedua, setiap pejabat publik perlu mempunyai tim ahli yang akan men-supply berbagai informasi yang dibutuhkan. Tentu saja kasus Ketua BSSN saat habis dilantik itu spontan diucapkan. Namun dalam beberapa saat ke depan, setiap pernyataan pejabat harus benar-benar dipertimbangkan dampaknya. Tidak itu saja, pejabat publik juga perlu punya tim yang akan bisa mem-back up setiap kegiatan bahkan jika ada pernyataan yang terkesan negatif. Tim ini akan bergerak untuk memberikan klarifikasi atas perdebatan di masyarakat akibat pernyataan pejabat publik tersebut.

Jadi, pesan komunikasi agar bisa sampai dan dipahami oleh komunikan (penerima pesan), tidak hanya masalah isi pesannya saja yang benar tetapi metode penyampaian juga tak kalah pentingnya. Bisa jadi isi pesan itu benar dan penting, tetapi cara penyampaian yang salah tentu akan menimbulkan reaksi yang berbeda. Niat menyampaikan pesan untuk mengubah masyarakat bagus, tetapi jika disampaikan dengan marah-marah dengan mempermalukan pihak lain tentu bukan komunikasi mengena.

Nurudin dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); penulis buku Pengantar Komunikasi Massa; bisa dihubungi di Twitter @nurudinwriter, IG nurudinwriter

(mmu/mmu)

Sumber

Etika Komunikasi Pejabat Publik