BCA Siap Ikut Aturan Terkait Aturan Transaksi Kartu Kredit

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)‎ siap mengikuti aturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan mengenai wajib lapor data kartu kredit nasabah yang transaksinya minimal Rp 1 miliar per tahun. 

Direktur BCA Santoso mengatakan,‎ BCA sebagai institusi yang melakukan kegiatan di Indonesia akan patuh dengan aturan yang dibuat pemerintahnya.

"Kebijakan Ditjen pajak, pada prisipnya BCA sebagai institusi di Indonesia ikut aturan," kata Santoso, ‎saat menghandiri BCA Expoversary, di ICE BSD Tangerang, Jumat (9/2/2018).

Saat ini BCA tengah berdialog dengan asosiasi perbankan, agar kebijakan tersebut tidak membawa dampak pada industri perbankan. Selain itu juga mensosialisasikan‎ ke nasabah.

"kita sedang dialog ke asosiasi, diskusi jangan samapai memberikan dampak, namun spiritnya mensosialisasikan ke nasabah," ucapnya.

Untuk diketahui, wajib lapor data kartu kredit nasabah itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

Data transaksi nasabah kartu kredit yang wajib diserahkan ke Ditjen Pajak harus memuat nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, alamat pemilik kartu.

Juga harus mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Nomor paspor pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kartu, bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian transaksi, nilai transaksi, dan pagu kredit.

Ditjen Pajak akan mulai mengintip data dan informasi kartu kredit pada nasabah yang tercatat memiliki total tagihan ‎dengan batas minimal Rp 1 miliar setahun untuk periode Januari-Desember 2018.

"Data (kartu kredit) itu dilaporkan perbankan untuk pertama kalinya kepada Ditjen Pajak ‎paling lambat akhir April 2019," tegas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama.

Sumber

BCA Siap Ikuti Aturan Intip Data Kartu Kredit