2018, Indonesia Harus Menjaga Momentum

Pengamat Ekonomi dan anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Drajat H Wibowo mengatakan Indonesia pada 2018 ini harus bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sehingga tak hilang begitu saja. “Momentum ini muncul setidaknya karena dua faktor. Pertama, perekonomian global sedang menguat. Kedua, adanya 171 pilkada serentak yang berpotensi menguatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga, terutama di daerah, ” ujar Drajat di Jakarta.

Menurutnya dilihat dari sisi global. Kita tahu akhir-akhir ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan di tempat. Pada 2014, pertumbuhan ekonomi nasional hanya 5,01 persen. Angka itu turun ke 4,88 persen pada 2015. Tapi pada 2016, angka pertumbuhan ekonomi nasional naik ke angka 5,02 persen. Sedangkan 2017, pertumbuhan terlihat stagnan sekitar 5,00-5,05 persen.

“Kondisi ini tentu memprihatinkan, karena ekonomi dunia sebenarnya sedang sangat positif. Zona Euro yang selama ini “sakit” misalnya, pada 2017 tumbuh 2,6 persen year on year (YoY) sehingga menjadi yang tertinggi sejak triwulan pertama 2011 (Q1/2011). Purchasing Managers’ Index (PMI) Zona Euro mencapai 60,6, atau tertinggi sejak adanya PMI mulai Juni 1997,” paparnya.

Drajat mengungkapkan negara tetangga seperti Singapura tumbuh melejit ke 3,5 persen, atau hampir dua kali lipat dari perkiraan awal tahun. Bahkan pada Q3/2017, ekonomi Singapura tumbuh 5,2 persen.Jarang-jarang Singapura bisa seperti ini. Perkiraan pertumbuhan global juga terus direvisi ke atas, terakhir sekitar 3,2 persen. Tren perdagangan global sedang sangat positif. Ini terlihat dari the Baltic Dry Index yang melonjak dari 900 pada awal 2017 menjadi 1400 pada akhir 2017.

“Dow Jones Industrial Average menembus 25.000. Pasar modal mulai dari London hingga Tokyo ikut memecahkan rekor. Undang-undang pajak yang baru dari Donald Trump ikut memberi sentimen positif bagi pelaku pasar modal. Singkatnya, ekonomi global sedang menguat. Mayoritas pelaku dan analis pasar dunia juga cenderung optimistis melihat 2018. Memang ada risiko seperti tingkat dan tren utang China, kebijakan proteksionis Trump dan Brexit. Tapi secara umum, ekspektasi dunia sedang positif,” ungkapnya

Harga komoditi juga naik pesat. Bloomberg Commodity Spot Index (BCOMSP) saat ini berada pada level 358,4 atau tertinggi sejak 2016. BCOMSP adalah indeks harga spot dari komoditas dunia. Selama 2017, BCOMSP naik 7,43 persen.Bagi Indonesia, BCOMSP merupakan indikator penting. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh ekspor dan harga komoditas. Oleh sebab itu, jika harga komoditas tumbuh di atas 7 persen namun ekonomi nasional hanya tumbuh 5 persen, berarti ada yang salah di sektor domestik.

Di pasar keuangan, kondisinya pun sangat positif. Indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) -sebuah indeks pertumbuhan pasar modal dunia- melejit rata-rata 22 persen di 47 negara selama tahun 2017.

Lebih lanjut Drajat mengatakan di sisi domestik, pada 2018 akan ada 171 pilkada serentak. Memang ada risiko politik di sini. Namun, saya melihat pilkada lebih bernilai positif bagi perekonomian. Kenapa? Karena belanja KPU dan calon kepala daerah bisa menguatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga, terutama di daerah.

“Saat ini proporsi konsumsi rumah tangga adalah sekitar 55-56 persen PDB. Hitungan kasar saya, belanja pilkada bisa menyumbang tambahan pertumbuhan konsumsi sekitar 0,2-0,3 persen. Ini jika efek multiplier-nya tidak dihitung, yang mungkin cukup besar karena yang naik adalah konsumsi di daerah.Dengan dua faktor di atas, seharusnya Indonesia bisa mendobrak stagnansi pertumbuhan pada tahun 2018. Target 5,4 persen semestinya bisa relatif mudah dicapai,” jelasnya.

Untuk itu, Drajat mengatakan jika ingin lari lebih kencang, memang pemerintah perlu membenahi faktor domestik yang membuat kita kehilangan momentum tahun 2017. Contohnya antara lain kebijakan populis anti-bisnis dari beberapa beberapa kementerian serta kelemahan implementasi kebijakan ekspor dan investasi.

Dampak Ekonomi

Senada, Ekonom Universitas Islam Indonesia (UII) Edy Suandi Hamid mengatakan Pilkada serentak ini diyakini akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Saat ini masyarakat sudah semakin dewasa. Sehingga, jika terjadi gejolak baik itu ekonomi, politik atau lainnya, mampu menyikapinya dengan dewasa. Hal ini berbeda dengan dahulu, di mana saat ada gejolak sedikit maka akan berdampak pada yang lain seperti saham turun, nilai tukar merosot, invenstasi berhenti dan lain sebagainya.

Meski demikian, terkait dengan hajat demokrasi pada 2018, berdasarkan pengalaman tetap akan memiliki dampak di masyarakat. "Berdasarkan pengalaman yang lalu, pasti ada dampak (ekonomi)-nya meski kecil," tuturnya.

Menurut mantan Rektor UII ini, saat mendekati pemilu biasanya partai politik mulai melakukan investasi mendekati publik seperti dengan memberikan bantuan kepada masyarakat, pemasangan alat peraga seperti umbul-umbul bendera dan lain sebagainya. "Intinya meningkatkan pengeluaran. Apalagi yang dibantu masyarakat menengah ke bawah, maka akan dibelanjakan ke kebutuhan-kebutuhan lokal. Multiplier effect-nya tinggi," imbuhnya.

Meski demikain, ada sisi negatif yang harus diwaspadai jika muncul gejolak politik. Biasanya pelaku usaha akan wait and see, di mana kondisi wait and see akan menurunkan konsumsi dan menganggu investasi. "Perlu jadi konsentrasi kita terhadap situasi 2018. Untuk mengatasinya bagimana pemerintah bisa memberikan penjelasan menenangkan dunia usaha," terang dia.

Di tempat berbeda, nada optimisme pun diungkapkan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar Bidang UMKM dan Kemitraan Iwan Gunawan. Menghadapi tahun politik tersebut, dia mengatakan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan."Pilkada serentak 2018 di Jabar merupakan peluang sekaligus momentum untuk mendorong pelaku UMKM untuk maju," kata Iwan.

Menurutnya, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus jeli melihat peluang untuk mendongkrak omset perusahaan. Mereka diakuinya bisa ikut bagian dalam penyediaan kebutuhan alat peraga dan sejumlah logistik.

Dia menyebutkan, akan ada perputaran uang yang mencapai triliunan rupiah. Tak hanya dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perputaran yang itu pun berasal dari setiap pasangan calon yang akan maju. "Yang penting, para pelaku usaha itu harus bisa menghasilkan produk yang relatif lebih inovatif dan kreatif. Pelaku usaha harus bisa beradaptasi dengan tren. Ini menjadi nilai tambah yang menjanjikan," sebutnya.

Iwan mengharapkan, pemenuhan kebutuhan alat peraga dan sejumlah logistik itu pun tidak ke perusahaan yang memiliki pabrik besar saja. Selain pelaku UMKM, dia pun mendorong para pelaku startup bisnis bisa mengambil peran. Khususnya, mereka yang melakukan rintisan usaha digital. Sebab, saat ini pola promosi alat peraga dan iklan politik relatif bergeser menggunakan media online dan media sosial. (iwan)

Sumber

2018, Indonesia Harus Menjaga Momentum
ICW: 2018 Momentum Krusial Dalam Demokrasi Indonesia
FUKRI Serukan Doa Bersama Menghadapi PIlkada 2018 dan Pemilu 2019
MALAYSIA MASTERS 2018 Final Pertama, Fajar/Rian Wajib Juara
HPSN, Momentum Penanggulangan Sampah
Mungkinkah Asian Games 2018 di Palembang Bebas Asap?
PWI: Wartawan Harus Independen saat Pilkada dan Pilpres
Fajar/Rian: Sudah Tanggung Sampai Final Harus Maksimal
Mainan Impor Harus Ber-SNI, Ini Kata Sri Mulyani
Indonesia Fokus Penguatan Kerja Sama Indo-Pasifik di 2018