AhliKartuKredit.com

Masalah Kartu Kredit-Tanyakan Pada Ahlinya

Thursday, Apr 24th

Last update:06:18:01 AM GMT

Headlines:
RSS
You are here: Home
 
 

Berita Terbaru Seputar Kartu Kredit

Pemutihan Nama Dari BI Checking

Berapa lama nama Kita bisa diputihkan dan keluar dari blacklist BI Checking ? Ada dua jenis blacklist atau daftar hitam dalam perbankan bagi nasabah: blacklist dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) akibat dari penerbitan cek/bilyet kosong dan blacklist dari sisi kredit akibat dari penunggakan pelunasan. Jika mengacu pada pertanyaan terakhir, blacklist yang dimaksud Bapak mungkin adalah dari sisi kreditnya.

Seseorang yang pernah mengajukan kredit termasuk kartu kredit (cc) akan secara otomatis masuk ke dalam sebuah daftar kolektibilitas. Pada daftar tersebut akan terlihat record pembayaran pelunasan transaksi kredit.Rentang rankingnya dari satu sampai lima. Ranking pertama bagi yang selalu tepat waktu atau lancar pembayarannya dan ranking kelima untuk kredit macet yang belum melunasi utangnya lebih dari 270 hari.

Read more...

Dana Tunai dari Kartu Kredit

Di salah satu email yang masuk soal konsul/share kartu kredit adalah dana tunai. Sebut saja namanya Pak Ahmad, beliau ditawari oleh telemarketing yang mewakili salah satu kartu kredit yang dimiliki oleh Pak Ahmad, yaitu dana tunai. Apa sih dana tunai itu? Dana tunai merupakan pinjaman dalam bentuk tunai (cash) dengan menggunakan sisa limit kartu kredit yang dimiliki, dan pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan.

Dana tunai akan mengambil rata-rata 60%-90% limit kartu kredit yang tersedia. Program cicilan yang ditawarkan bervariatif, misalnya 0% untuk 3 bulan, atau 0,99% untuk 6 atau 12 bulan, rata-rata dibawah 1%. Biasanya, bank menawarkan dana tunai ini, dengan melihat pemilik kartu apakah kartunya aktif atau pasif, jika pasif maka salah satu cara untuk bank mendapatkan keuntungan dari nasabah kartunya untuk pemakaian kartu kreditnya adalah dengan cara ini, dana tunai.

Read more...

Penyelesaian Hutang Piutang Dengan Paksa Badan

hutang piutangBagi anda yang tengah bingung terhadap masalah hutang piutang yang tidak terbayarkan, kini dapat berbesar hati untuk penyelesaiannya. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000, Paksa Badan (Gijzeling), difungsikan kembali mengingat selama pembekuan lembaga gijzeling ternyata malah disalahgunakan oleh mereka-mereka para debitur, penanggung atau penjamin hutang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya, padahal ia mampu melaksanakannya. Pembekuan Paksa Badan (Gijzeling) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 malah dijadikan tameng bagi mereka untuk tidak menjalankan kewajibannya. Akibatnya, keseimbangan hukum tidak tercapai. Ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelanggaran hak asasi manusia atas pelaksanaan Paksa Badan terhadap yang bersangkutan.
Read more...

Persyaratan Baru Dapatkan Kartu Kredit

syarat dapat kartu kreditBank Indonesia (BI) tengah memfinalisasi revisi Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Nantinya bank sentral tidak akan membatasi kepemilikan minimal sebuah kartu kredit, namun akan membatasi usia minimal dan jumlah penghasilan.

Demikian diungkapkan oleh Dewan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Dodit Probojakti ketika ditemui disela diskusi mengenai Consumer Banking BNI di Gedung BNI, Sudirman, Jakarta, kepada Tim AhliKartuKredit.com.

"BI tidak akan mengeluarkan batasan mengenai kepemilikan kartu kredit bagi seseorang saya pastikan itu. Itu sudah jadi masukan AKKI yang diterima. Namun BI hanya akan mengatur mengenai minimal usia bagi pemegang kartu kredit dan jumlah penghasilan," tutur Dodit.

Dijelaskan Dodit usia minimal bagi seorang pemegang kartu kredit adalah 21 tahun. Hal ini, sambungnya didasari oleh ketentuan hukum di Indonesia.
Read more...

Cara Menghindari Surcharge 3%

menghindari surcharge kartu kreditAsosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) 'geram' karena masih banyak merchant atau toko yang mengenakan biaya tambahan alias surcharge. Pasalnya, surcharge merupakan biaya yang 'haram' dibebankan kepada nasabah.

"Surcharge itu dilarang, dari sisi hukum aturan, tidak boleh ada surcharge," ujar Dewan AKKI, Dodit Probojakti, ketika dikonfirmasi mengenai masih maraknya surcharge.

Dijelaskan Dodit, penerbit sudah melakukan kerjasama dengan merchant ketika merchant akan menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Hal ini, sambungnya dikenal dengan istilah Merchant Discount Rate (MDR).
Read more...

Page 2 of 6